Hari Ini

Rabu, 16 Desember 2009

Diposkan oleh Ajib Elwatsi

Untuk mendefinisikan anak luar nikah, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian anak sah itu sendiri. Baik dalam perspektif Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Adapun pengertian anak sah menurut KHI adalah:
1. Anak sah menurut Hukum Islam
Pada dasarnya di dalam Islam tidak dikenal istilah anak haram. Berdasarkan hadits briwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
ما من مولود إلا يولد على فطرة فأبواه يهوانه او ينصرانه او يمجسان
Yang artinya: “tidak seorang anakpun melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kecuali ibu bapaknya yang menjadikan ia yahudi, nashrani atau majusi.”

Dalam Islam tidak dikenal “Anak sah” karena bagaimanapun juga ia adalah karunia dan titipan Allah. Meski kelahirannya disebabkan oleh hubungan kelamin antara pria dan wanita sebelum pernikahan yang sah. Akan tetapi, anak mereka itu dikenal dengan anak zina. Sehingga anak sah yang dimaksud Islam merupakan anak yang lahir akibat pernikahan yang sah sesuai dengan syari’at.
Sedangkan Anak sah dalam KHI diatur dalam pasal 99 yaitu:
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
b. hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
Namun ada perspektif yang berbeda mengenai kata-kata “di dalam” ayat 1. Jika kata “dalam” tersebut dipahami sebagai “dalam hubungan” maka kesalahpahaman dapat dihindarai karena kata tersebut dapat berarti firasy yang dijelaskan di atas. Tapi jika kata “dalam” tersebut di artikan dengan “dalam masa” kesalah anggapan dalam KHI dapat timbul: jika anak yang ada dalam kandungan saat ibunya dinikahi, lahir dalam tenggang waktu lebih enam bulan dari waktu pernikahan tertentu sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai anak sah, dari pria yang menikahi ibu itu. Hal ini tentu tidak dapat diterima oleh umat islam karena menyalahi ketentyuan fikih. Sehingga kata “dalam” di sini kita fahami secara khusus “anak yang lahir dalam perkawinan”.
Anak sah menurut hukum perdata: anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan Anak sah dalam Hukum Perdata yaitu:
1. Anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW;
2. Anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar nikah, pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah atau ibunya dengan maksud antara anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 280 BW;
3. Anak yang disahkan adalah anak luar nikah antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah, pengakuan tersebut dengan mencatatnya dalam akta perkawinan.
Sehingga anak yang lahir dalam suatu ikatan pernikahan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung, dimana hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak memakai nama bapaknya di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan atau asal-usulnya.
Anak Luar Nikah
Adapun pengertian Anak luar nikah atau anak tidak sah, Menurut hukum Islam adalah: Anak luar nikah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah. Baik anatara pria dan wanita itu masih bujang atau tidak. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam hukum perdata. Dalam KHI selain dijelaskan kriteria anak sah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 99, juga dijelaskan kriteria anak tidak sah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 100 KHI bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dan dalam KHI tidak dikenal istilah anak zina sebagaimana yang terdapat dalam hukum perdata, melainkan menggunakan istilah anak luar nikah. Namun, sejalan dengan ini, pasal 43 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, yang termasuk anak luar pernikahan adalah:
- Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili’an oleh suaminya.
- Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang yang disangka suaminya.
- Anak yang dilahirkan oleh wanita yang akibat pernikahannya diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara seperrsusuan.
Dari kriteria di atas, yang dimaksud oleh penulis adalah poin pertama dan kedua. Namun yang dibahas dan dimaksud oleh penulis tentang anak luar nikah di sini lebih cenderung dengan apa yang dimaksud oleh hukum Islam atau KHI yang menyatakan bahwa anak luar nikah merupakan anak dari wanita hamil yang dinikahi secara sah baik oleh pria yang menghamilinya atau bukan dan anak itu dilahirkan sebelum enam bulan sesudah wanita itu melakukan hubungan kelamin.
Menurut hukum perdata Anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak pernikahan itu terputus, dianggap anak tidak sah.
Dalam praktek hukum perdata, anak luar nikah ada dua macam:
a. apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak , maka anak tersebut dinamakan anak zina. Dan bukan disebut anak luar nikah.
b. Sedangkan yang disebut anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dan wanita yang masih bujang.
Menurut hukum Adat; anak di luar kawin disebut anak haram, dan tidak mempunyai hubungan dengan pria yang menghamili ibunya. Dalam hukum adat, karena anak yang dilahirkan diluar kawin merupakan aib, sehingga untuk menutupi aib tersebut boleh diadakannya kawin paksa dengan sembarang pria. Yang penting adalah adanya perkawinan yang sah agar bayi yang lahir dari wanita itu mempunyai ayah secara resmi, walaupun setelah pernikahan pria yang menikahinya itu tidak kembali lagi pada wanita itu.
Pengakuan Anak
Dalam hal ini, pengakuan anak bukanlah merupakan pengangkatan anak. Karena sebenarnya antara keduanya mempunyai perbedaan yang prinsipil yaitu:
1. Pengakuan anak hanya terdiri pada anak-anak tidak sah, sedangkan pengangkatan anak dapat terjadi pada anak tersebut sah ataupun tidak,
2. Orang yang mengakui anak tersebut adalah dianggap sebagai ayah sahnya dan mempunyai hak untuk memberikan pengakuan pada anak tersebut sebagai anak sah. Dalam pengangkatan tidak bermaksud adanya ,pertalian kekeluargaan, melainkan beruasaha menjadikan anak tersebut seperti anaknya sendiri.
3. Dalam pengakuan yang diminta adalah pihak ayah atau suami. Dan dalam pengangkatan merupakan kesepakatan antara suami isteri.
4. Pengakuan anak tidak selalu berakibat bahwa anak yang diakui sekaligus menjadi anak sah dari orang yang mengakui,
5. Pengakuan anak cukup dilakukan dengan akta notaris atau akta kelahiran yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil.
Menurut Abdullah Ali Husein, dalam hukum Islam dikenal beberapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri. Yaitu:
1. Orang yang mengetahui anak adalah seorang pria, sebab tidak ada bukti lain untuk membuktikan adanya hubungan kebapaan. Seddangkan wanita dengan mengakui telah mengandung dan melahirkan anak tersebut.
2. Orang yang mengakui anak tersebut haruslah orang mukallaf.
3. Anak yang diakui itu adalah anak yang tidak diketahui nasabnya.
4. Pengakuan tersebut tidak disangkal oleh akal sehat. Misallnya umur anak yang diakui lebih tua dari yang mengakui.
5. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakuinya. Jika anak yang diakui itu menyangkal, maka pria atau yang mengaku bapak itu harus membuktikannya atau dengan mengangkat sumpah.
Dalam hukum perdata, anak hasil zina atau sumbang tidak dapat diakui. Maksud zina di sini adalah hubungan suami isteri dengan pria atau wanita lain. Melainkan yang diakui adalah anak luar nikah yang meruapakan hasil dari hubungan antara pria dan wanita, dimana masing-masing belum bersuami atau beristri.
Pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam pasal 272 KUHP yaitu tiap-tiap anak yang lahir di luar pernikahan apabila napak dan ibunya melaksanakan perkawinan maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akata tersendiri. Kemudian dalam pasal 280 KHUP bahwa dengan adanya pengakuan anak di luar kawin, sebagaimana tersebut di atas, maka timbulah hubungan perdata anatara anak luar nikah itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya. Sedangkan cara untuk mengakui itu sendiri ada 3 cara: 1) di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan; 2) di dalam akta perkawinan ada, 3) di dalam akta autentik. Di dalam hukum perdata sepasang suami isteri dapat mengakui anak luar nikah yang diperbuat salah seorang dari mereka sebelum pernikahan dengan orang lain, dengan catatan:
1. Tidak merugikan bagi kedua belah pihak
2. Tidak merugikan bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka;
3. Tidak mendapat tantangan oleh mereka yang mempunyai kepentingan dalam hal tersebut.
Dengan demikian akibatnya adanya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakui. Sehingga menjadikannya sebagai anak sah yang berhak memperoleh hak dan kewajiban seperti pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama orang tua, mewaris dan sebagainya.
Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan pengakuan secara rinci dan lengkap. Kedudukan anak yang tidak sah agar mempunyai kekuatan hukum dapat diakui dan disahkan. Namun hanya dijelaskan bagi suami yang tidak mengakui anak dari isterinya maka harus dilaksanakan melaui mahkamah li’an. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 101 dan 102 KHI, dan suami bias mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama dalam waktu 180 hari setelah lahirnya anak tersebut.
Pengesahan Anak
Menurut perspektif hukum Islam, syarat agar nasab itu dapat dianggap sah di antaranya yaitu :
1. Kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil. Imam Hanafi mengatakan bahwa meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak yang lahir itu dari wanita yang dinikahi secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah;
2. Tenggang waktu kelahiran sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Hal ini merupakan ijma’ para fuqaha.
3. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li’an. Bila suami ragu, maka boleh mengingkarinya.
Selain itu, hukum Islam menegaskan bahwa status anak supaya dapat dianggap sah sebagai anak sah dari suami ibunya, maka anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.
C. Kedudukan atau nasab anak luar nikah
Menurut Wahbah al-Rakhily nasab anak dapat dinisbatkan pada bapaknya jika sang bayi lahir setelah enam bulan dari akad pernikahan, namun jika bayi itu lahir sebelum enam bulan setelah akad pernikahan maka anak itu dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. Kecuali jika sang suami mengakui anak itu dan tidak mengatakan bahwa anak itu adalah anak hasil dari hubungan zina.
Namun beda hanlnya dengan Imam Malik dan Imam Syafai’i terkait perhitungan waktu enam bulan. Menurut mereka jika seorang pria menikahi wanita yang sudah digauli atau belum dalam waktu kurang dari 6 bulan dan setelah enam bulan itu wanita itu melahirkan, maka anak itu dapat dinasalkan pada ayahnya, dalam hal ini kandungan wanita dihitung enam bulan dari ia melakukan hubungan seksual bukan dari setelah akad nikah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya, sehingga anak yang dilahirkan itu dapat dinasalkan pada ayahnya secara sah.
Dalam hal nasab seseorang dengan ananknya ada 4 perkara:
1. Disebabkan firasy shahih (hubungan pernikahan yang sah), secara otomatis anak tersebut menjadi anaknya dan dalam hal wali, nasab, maupun waris tidak diragukan lagi.
2. Disebabkan firasy yang tidak shahih, anak tidak dapat dinasalkan pada si ‘ahir atau yang mempunyai mani, namun si anak bernasab pada yang punya firasy. Dan dalam hal wali ialah yang menjadi walinya.
3. Ikrar (pengakuan) dari yang menghamili bahwa anak yang dilahirkan tersebut adalah anaknya. Menurut Ibn Taimiyah, anak zina atau anak luar nikah yang diakui oleh yang punya mani dan ibunya dinikahi setelah anak itu lahir, maka nasabnya dapat dihubungkan dengan suami ibunya.
4. Bayyinah, ini biasanya terjadi dalam perkara li’an.
Jumhur ulama di antaranya Syafi’iyah berpendapat bahwa persetubuhan dalam bentuk zina tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa sebagaimana persetubuhan yang berlaku dalam bentuk pernikahan. Imam Syafi’i menetapkan bahwa anak tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pria yang menghamili ibunya, dan seandainya ia wanita boleh dinikahi oleh pria yang itu, dan tidak ada kewajiban iddah bagi wanita berzina atau tepatnya tidak mempunyai iddah.
Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 100 bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Dalam hal menentukan nasab juga dipengaruhi dengan pria yang menikahi wanita hamil dan akibat hukumnya. Di antaranya sebagai berikut:
Allah SWT telah menetapkan wanita-wanita yang tidak boleh dikawini oleh seorang pria, yaitu: karena hubungan nasab, hubungan mushaharah, maupun hubungan sepersusuan. Di ujung ayat tersebut Allah menjelaskan: “dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian”. hal ini mengindikasikan hal-hal yang tidak disebutkan dalam larangan boleh dinikahi. Hal ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu: yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keturunan ke bawah atau ke atas; hubungan darah menyamping yaitu anatara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya; hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri; berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
Disamping itu, Allah juga menetapkan iddah bagi wanita yang bercerai dari suaminya baik karena ditinggal mati, atau cerai hidup. Dengan adanya iddah ini melarang seorang wanita tersebut untuk dinikahi.
Wanita yang hamil karena zina jika melihat larangan di atas tidak termasuk larangan yang ditetapkan oleh Allah maupun hadits nabi. Sehingga dari sisi lain ia boleh dinikahi. Namun, melihat keadaanya yang sedang hamil, berarti ia sudah disetubuhi oleh pria dan ditinggal olehnya. Di dalam al-Qur’an sendiri tidak ditemukan petunjuk yang jelas apakah wanita yang telah dicampuri dan ditinggalkan oleh pria yang mencampurinya juga menjalankan masa iddah atau tidak? Sehingga masalah menikahi wanita hamil karena zina menjadi masalah khilafiyah, ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.
Nasab anak luar nikah juga dipengaruhi oleh pria yang menikahi ibunya, baik pria itu adalah yang menghamili ibunya atau bukan. Karena ada sebagian ulama dan hukum lain yang menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan sang bapak yang menikahi wanita tersebut menjadikannya anak itu sah dan dapat disahkan. Dalam hal ini pula para ulama berbeda pendapat:
Para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan wanita dengan pria yang tidak menghamilinya,
1. Jika pria yang menikahi wanita itu adalah bukan yang mengahmilinya:
a. Menurut Imam Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dinikahkan, jika dinikahkan maka pernikahannya adalah batal (fasid). Beliau berpendapat berdasarkan firman Allah yang melarang pria beriman untuk menikahi wanita pezina. Demikian pula pendapat dari Ibnu Qudamah. Namun beliau membolehkannya dengan dua syarat:
1) Wanita tersebut boleh dinikahi setelah ia melahirkan;
2) Wanita tersebut telah menjalankan hubungan cambuk, baik ia hamil atau tidak.
b. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa pernikahan mereka itu sah. Namun, pria itu tidak boleh menggaulinya sebelum bayi itu lahir.
c. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal, perkawinan wanita yang hamil karena zina dengan pria lain yang tidak menghamilinya adalah tidak sah. Namun, wanita itu boleh dinikahinya setelah ia melahirkan. Dalam hal ini beliau berdasarkan surat at-Thalaq ayat 15 dan hadits yang diriwayatkan Abu Daud, sebagai berikut
“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah ia menyiramkan air (sperma)-nya ke lahan isteri orang lain.
Demikian juga sabda Rasulullah SAW diriwayatkan Imam al-Hakim, sebagai berikut:
“Wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan. Dan wanita yang sedang tidak hamil tidak boleh diaguli hingga ia mengeluarkan darah haidl satu kali.”
d. Menurut Imam Syafi’i, wanita yang hamil dari zina boleh dan sah dinikah oleh pria lain yang tidak menghamilinya, serta setelah akad nikah mereka boleh menjalankan hubungan suami isteri. Sedangkan menurut Imam Hanafi wanita tersebut juga boleh dinikahi oleh pria lain yang tidak menghamilinya, Cuma saja hukumnya makruh. Dan pria itu tidak boleh menggaulinya sebelum anak itu lahir.
Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama tentang sah atau tidaknya wanita yang dinikahi oleh pria yang tidak menghamilinya, maka ada dua kesimpulan. Pertama; melihat pendapat Imam Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal maka status anak luar nikah tersebut adalah anak zina atau disebut dengan anak tidak sah. Jika kita mengacu pendapat Imam Muhammad bin al-hasan al-Syaibani dan Imam Syafi’i, yang mengatakan bahwa pernikahannya sah, maka anak tersebut agar nasabnya dianggap sah, maka harus;
Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan pernikhan sedikit-dkitnya enam bulan sejak pernikahan dilaksanakan. hal ini berdasarkan ijma’ para ulama sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Ahqaf ayat 15 yang artinya:
“Mengandung dan menyapihnya itu selama 30 bulan”
Sedangkan dalam surat al-Luqman ayat 14, Allah SWT berfirman:
“Dan kami perintahkan kepada manusia terhadap dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah padaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu.”
Dari dua ayat tersebut bila dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat al-Luqman dijelaskan batas maksimal meyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.

2. Jika pria yang menikahi wanita tersebut adalah yang mengahamilinya:
Abu Yusuf dari murid pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan pernikahan yang dilangsungkan adalah fasid. jika yang mengawini wanita itu adalah bukan pria yang menggaulinya. Sedangkan jika yang menikahi wanita itu adalah pria yang menggaulinya, maka kelompok ulama ini sepakat hukumnya boleh.
Namun ada perbedaan pendapat juga dalam hal ini:
1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dinikahi setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak dari suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma bapak dan ibunya itu.
Hak-Hak Dalam Waris
Dalam hukum Islam, anak zina tidak mempunyai hubungan kwarisan dengan ayah, karena tidak ada nasab yang sah. Akan tetapi mereka mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya. Mereka dapat mempusakai ibunya dengan jalan fard tidak dengan jalan yang lain. Demikian juga ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi harta peninggalannya dengan jalan fard juga, tidak dengan jalan yang lain. Hak mereka untuk mempusakai dan dipusakai dengan jalan ‘ushubah nasabiyah tidak bias diwujudkan selain dengan jalan jurusan bunuwah (kekanakan) karena ushubah nasabiyah dari jurusan ubuwah, ukhuwah, dan umumah, sudah hilang.
Menurut jumhur fuqaha hak pusaka mereka juga dapat dengan jalan ushubah jika mereka sebagai ashabah. Untuk mewarisi kerabat-kerabat ibunya jika ia masih dalam kandungan hendaknya kelahiran itu maksimal 9 bulan sejak matinya orang yang mewariskan. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam sendiri pada pasal 186 “Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan salaing mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.
Dalam hukum perdata, anak luar nikah mendapatkan warisan jika orang tua yang mengakuinya meninggal dunia. Jika orang tuanya meninggal dan meninggalkan keturunan yang sah, maka anak luar nikah mewaris 1/3 dari bagian anak yang sah. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas, maka anak luar nikah mewaris setengah dari warisan dan jika hanya sanak saudara dalam kerabat yang jauh, ia memperoleh ¾ bagian. Adapun jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris lain, maka anak luar nikah mendapatkan seluruh warisan.
Namun, jika anak luar nikah meningga lebih dulu, maka sekalian anak dan keturunan yang sah berhak menuntut bagian-bagian yang diberikan mereka sebagaimana tersebut di atas. Dan jika tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, serta orang tua yang mengakuinya sudah meninggal, maka barang-barang yang dulu diwarisinya harus dipulangkan pada anak sah.
Anak luar nikah tidak berhak mewarisi barang-barang keluarga sedarah, dari orang tuanya. Kecuali jika keluarga sedarah itu tidak meninggalakan ahli waris lain dalam derajat yang mengizinkan pewarisan, maka anak luar nikah berhak menuntut warisan untuk diri sendiri.
Analisi tentang pendapat ulama

1. Pendapat Imam Malik bahwa berlakunya iddah bagi wanita hamil karena zina dengan berdasar pada surat at-Thalaq ayat 65. Jika ditinjau dari asbabun Nuzul ayat ini diturunkan bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya. Yang bertujuan untuk memberikan masa iddah bagi isteri yang ditalak raj’i atau untuk mengetahui bersihnya rahim isteri yang ditalak ba’in atau melakukan wathi syubhat, atau juga untuk ungkapan bela sungkawa. Dengan demikian wanita hamil tidak wajib menjalani iddah.
2. Sedangkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud, sebagai berikut
“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah ia menyiramkan air (sperma)-nya ke lahan isteri orang lain.
Demikian juga sabda Rasulullah SAW diriwayatkan Imam al-Hakim, sebagai berikut:
“Wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan. Dan wanita yang sedang tidak hamil tidak boleh diaguli hingga ia mengeluarkan darah haidl satu kali.”
Kedua pendapat yang diguanakan tersebut ditentang oleh ulama lainnya, karena haditsl tersebut diperuntukkan bagi wanita yang dibeli atau dikuasai oleh orang Islam (budak). Sehingga berdasarkan hadits tersebut muslim yang menguasai atau membeli budak, maka tidak boleh langsung digauli sebelum diketahui budak itu tidak sedang hamil. Namun, jika ia hamil, maka tidak boleh digauli sampai ia melahirkan. Karena status anak yang dilahirkan oleh budak, tergantung status pria yang menggaulinya.
Menurut ilmu biologi: sel telur wanita yang telah dibuahi oleh sperma pria yang menggaulinya, maka kandungannya tidak akan terpengaruh oleh sperma berikutnya yang masuk pada janin tersebut. Sehingga tidak dikhawatirkan adanya pencampuran antara pria yang menghamilinya dengan sperma pria yang menikahinya secara sah.
Dalam hal wanita hamil karena zina yang telah dinikahi pria lain yang tidak menghamilinya, penulis lebih setuju pendapat Imam Syafi’i berdasarkan ayat an-Nisa’ ayat 24:
Yang artinya: “dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yait\u mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina.”
Begitu pula Komisi Fatwa MUI Propinsi DKI Jakarta memilih pandapat Imam Syafi’i bahwa wanita yang hamil karena zina boleh dinikahi pria lain yang tidak menzianahinya dan sesudah akad mereka boleh melakukan hubungan suami-isteri dengan berbagai pertimbangan sebagi berikut:
a. Argumentasi Imam Syafi’i lebih kuat dan sesuai dengan kemaslahatan.
b. Menurut ilmu biologi, sperma pria yang menggauli waniota yang sedang hamil, tidak akan mempengaruhi janin yang sudah jadi, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi percampuran antara sperma pria yang menghamilinya dengan pria yang menikahinya secara sah.
c. Jika wanita yang hamil karena zina tidak boleh dan tidak sah dinikahi oleh pria lain yang tidak menghamilinya, maka akan menyulitkan wanita tersebut dan keluarganya, sehingga mengakibatkan beban psikologis bagi mereka.
Di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan siapa yang harus menikahi wanita tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 53 ayat 1 sebagai berikut:
1. Seorang wanita hamil luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Melihat keterangan dari ayat 1 di atas, telah jelas bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahkan dengan pria yang mengahamilinya, hal ini demi menjaga keutuhan keturunan. Sedangkan wanita hamil karena zina yang dinikahi pria lain yang bukan yang menghamilinya tidak dijelaskan dalam KHI. Sehingga anak luar nikah menurut KHI tetap tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya.

Analisis status anak yang sah dari UUP dan KHI
Dalam 42 UUP dan pasal 99 KHI, di dalamnya yang menjadi ukuran sah atau tidaknya adalah seorang anak dilihat pada waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. Dan yang menjadi kontroversial adalah anak yang sah yang lahir “dalam perkawinan yang sah.” Dan hal ini tidak menghiraukan terjdinya konsepsi si anak di dalam rahim. Namun dalam pasal 53 KHI dijustifikasi sebagai berikut:
1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat 1, dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Dari pasal tersebut di atas, wanita hamil hanya dibolehkan menikah dengan pria yang menghamilinya saja. Dan anak anak yang lahir selang beberapa bulan setelah pernikahan itu termasuk anak sah karena dalam perkawinan yang sah.
Selain menentukan status anak berdasarkan perkawinan, status anak yang sah menurut UUP dan KHI adalah dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan ini bertujuan untuk menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut hubungan hukum lainnya seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Dalam hal ini UUP dan KHI sama-sama melakukan inovasi hukum yang mengacu pada maslahah mursalah, dengan adanya akta tersebut.


Komentar :

ada 0 komentar ke “Hukum Anak Luar Nikah”

Poskan Komentar

Blog ini didedikasikan untuk Almamater tercinta, serta untuk seluruh alam semesta